Dinas Perpusip Kab. Tegal
Dinas Perpusip Kab. Tegal

Peraturan Bupati Tegal Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

Kode Klasifikasi Kearsipan
No Kode Klasifikasi
1 000 UMUM
2 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
3 000.1.1 Telekomunikasi
4 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
6 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
7 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
8 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
9 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
10 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
11 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
12 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
13 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
14 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
15 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
16 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
17 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
18 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
19 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
20 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
21 000.1.8.2 Penghijauan
22 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
23 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
24 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
25 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
26 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
27 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
28 000.1.9.2 Pemasangan
29 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
30 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
31 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
32 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
33 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
34 000.2 PERLENGKAPAN
35 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
36 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
37 000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
38 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
39 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
40 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
41 000.2.3 Distribusi
42 000.2.3.1 Barang habis pakai
43 000.2.3.2 Barang milik daerah
44 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
45 000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
46 000.3 PENGADAAN
47 000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
48 000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
49 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
50 000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)
51 000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
52 000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi
53 000.4 PERPUSTAKAAN
54 000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
55 000.4.2 Deposit Bahan Pustaka
56 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
57 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
58 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
59 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
60 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
61 000.4.3 Koleksi Pustaka
62 000.4.3.1 Pembelian
63 000.4.3.2 Hibah
64 000.4.3.3 Hadiah
65 000.4.3.4 Tukar Menukar
66 000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
67 000.4.3.6 Terbitan Internal
68 000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
69 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
70 000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
71 000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
72 000.4.6 Layanan Perpustakaan
73 000.4.6.1 Keanggotaan
74 000.4.6.2 Peminjaman
75 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca
76 000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
77 000.4.7.1 MoU
78 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama
79 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
80 000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
81 000.4.8.1 Pengembangan situs web
82 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
83 000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
84 000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
85 000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
86 000.4.10 Konservasi
87 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
88 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
89 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
90 000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
91 000.4.12 Transformasi Digital
92 000.4.13 Kurasi Digital
93 000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
94 000.4.14.1 Perpustakaan Umum
95 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
96 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
97 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi
98 000.5 KEARSIPAN
99 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100 000.5.2 Pembinaan Kearsipan
101 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
102 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
103 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
104 000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
105 000.5.2.5 Data Base Arsiparis
106 000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
107 000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain : Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
108 000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
109 000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain : Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
110 000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain : Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
111 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain : Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
112 000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
113 000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
114 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
115 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
116 000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
117 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
118 000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)
119 000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga
120 000.5.6 Penyusutan Arsip
121 000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
122 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.
123 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
124 000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
125 000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
126 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
127 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
128 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
129 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain : Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan
130 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
131 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip)
132 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
133 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
134 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
135 000.5.9.7 Preservasi Kuratif
136 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
137 000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
138 000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
139 000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
140 000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
141 000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
142 000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
143 000.5.15 Pengawasan Kearsipan
144 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
145 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
146 000.5.15.3 Sanksi
147 000.6 PERSANDIAN
148 000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
149 000.6.2 Pengamanan persandian
150 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
151 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
152 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan
153 000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
154 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
155 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
156 000.6.3.3 Pelaksanaan
157 000.6.3.4 Pelaporan
158 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
159 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
160 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
161 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
162 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
163 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
164 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
165 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
166 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
167 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
168 000.6.5.7 Pelaporan
169 000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
170 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
171 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
172 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
173 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
174 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
175 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
176 000.7.1.6 Musrenbang Desa
177 000.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah
178 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
179 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
180 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
181 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
182 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
183 000.7.2.6 Program kerja tahunan
184 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
185 000.7.2.8 Laporan Berkala
186 000.7.2.9 Laporan Insidential
187 000.7.2.10 Evaluasi Program
188 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
189 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
190 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
191 000.7.6 Aksi Strategis Daerah
192 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
193 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
194 000.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
195 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
196 000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah
197 000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
198 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
199 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
200 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
201 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
202 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
203 000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
204 000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
205 000.8.1.1 Pembentukan
206 000.8.1.2 Pengubahan
207 000.8.1.3 Pembubaran
208 000.8.2 Uraian Jabatan
209 000.8.2.1 Analisa Jabatan
210 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
211 000.8.3 Ketatalaksanaan
212 000.8.3.1 Proses Bisnis
213 000.8.3.2 Standar Pelayanan
214 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
215 000.8.3.4 Pelayanan Publik
216 000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
217 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
218 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
219 000.8.6.1 Budaya Kerja
220 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
221 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
222 000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN
223 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
224 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi
225 000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
226 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
227 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
228 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
229 000.9.6.1 Data
230 000.9.6.2 Statistik
231 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
232 000.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
233 000.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
234 000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
235 000.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop
236 100 PEMERINTAHAN
237 100.1 OTONOMI DAERAH
238 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
239 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
240 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
241 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
242 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
243 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
244 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
245 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
246 100.1.4.5 Assosiasi Daerah
247 100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa
248 100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi )
249 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
250 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
251 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
252 100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
253 100.2 PEMERINTAHAN UMUM
254 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
255 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
256 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
257 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
258 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
259 100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
260 100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum
261 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
262 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
263 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
264 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
265 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
266 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah
267 100.3 HUKUM
268 100.3.1 Program Legislasi
269 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
270 100.3.1.2 Program Legislasi
271 100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
272 100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
273 100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur
274 100.3.3.2 Keputusan / Ketetapan Bupati
275 100.3.3.3 Keputusan / Ketetapan Walikota
276 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
277 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
278 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
279 100.3.4 Instruksi / Surat Edaran
280 100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi
281 100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
282 100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota
283 100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
284 100.3.5 Surat Perintah
285 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
286 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
287 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
288 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
289 100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
290 100.3.7 Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU) / Kontrak / Perjanjian kerja sama
291 100.3.7.1 Dalam Negeri
292 100.3.7.2 Luar Negeri
293 100.3.8 Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
294 100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
295 100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
296 100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
297 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
298 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
299 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
300 100.3.11.4 Perburuhan
301 100.3.11.5 Arbitrase
302 100.3.11.6 Sengketa Adat
303 100.3.12 Perijinan
304 100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
305 100.3.13.1 Hak Cipta
306 100.3.13.2 Hak Paten
307 100.3.13.3 Hak Desain Industri
308 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
309 100.3.13.5 Hak Merk
310 100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak
311 200 POLITIK
312 200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
313 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
314 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
315 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
316 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
317 200.1.2.3 Bela Negara
318 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
319 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
320 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
321 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
322 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
323 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
324 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
325 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
326 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
327 200.1.4.1 Ketahanan Seni
328 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
329 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
330 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
331 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
332 200.1.4.6 Fasilitasi
333 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
334 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
335 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
336 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
337 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
338 200.1.5 Politik Dalam Negeri
339 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
340 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
341 200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
342 200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
343 200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
344 200.1.5.6 Pemerintah Daerah
345 200.1.5.7 Database Parpol
346 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
347 200.1.5.9 Pemilihan Umum
348 200.1.6 Ketahanan Ekonomi
349 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
350 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
351 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
352 200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
353 200.2 PEMILU
354 200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
355 200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
356 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
357 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
358 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
359 200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
360 200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
361 200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
362 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
363 200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
364 200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
365 200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
366 200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
367 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
368 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
369 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
370 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
371 200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan
372 200.2.5 Pencalonan Pemilu
373 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan
374 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran
375 200.2.5.3 Daftar bakal calon
376 200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
377 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi
378 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
379 200.2.6 Kampanye Pemilu
380 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
381 200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
382 200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
383 200.2.7 Dana Kampanye
384 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye
385 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu
386 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye
387 200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
388 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
389 200.2.8.2 Master surat suara
390 200.2.8.3 Surat suara yang terpakai
391 200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
392 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
393 200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
394 200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
395 200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
396 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
397 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan
398 200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu
399 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN
400 300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
401 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
402 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
403 300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
404 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
405 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
406 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
407 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
408 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
409 300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN
410 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
411 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
412 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
413 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
414 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
415 300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
416 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
417 300.2.2.6 Registrasi BEACON
418 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
419 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
420 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
421 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
422 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
423 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
424 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
425 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
426 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
427 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
428 300.2.8 Operasi Komunikasi
429 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
430 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
431 300.2.8.3 Registrasi BEACON
432 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
433 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
434 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
435 300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
436 300.2.12.1 Laporan Harian
437 300.2.12.2 Laporan Bulanan
438 300.2.12.3 Laporoan Tahunan
439 300.2.12.4 Evaluasi
440 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
441 400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
442 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
443 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
444 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
445 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
446 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
447 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
448 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
449 400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
450 400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi
451 400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
452 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
453 400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
454 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
455 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
456 400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
457 400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
458 400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
459 400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
460 400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
461 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
462 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
463 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
464 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
465 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
466 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
467 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
468 400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
469 400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
470 400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
471 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
472 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
473 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
474 400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
475 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
476 400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
477 400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
478 400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
479 400.1.5.5 Ketenagakerjaan
480 400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
481 400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi
482 400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
483 400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
484 400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
485 400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
486 400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
487 400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
488 400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
489 400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi
490 400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
491 400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
492 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
493 400.2.2.1 Data gender
494 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi
495 400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
496 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
497 400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
498 400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
499 400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
500 400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
501 400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
502 400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
503 400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
504 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
505 400.2.4.2 Data perlindungan anak
506 400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
507 400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
508 400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
509 400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
510 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
511 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
512 400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
513 400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
514 400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
515 400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
516 400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
517 400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
518 400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
519 400.3 PENDIDIKAN
520 400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
521 400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
522 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
523 400.3.2.2 Pelatihan Sosial
524 400.3.2.3 Peringatan Hari anak
525 400.3.2.4 Block Grant
526 400.3.3 Pendidikan Masyarakat
527 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
528 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial
529 400.3.3.3 Pembinaan Program
530 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
531 400.3.3.5 Pameran
532 400.3.3.6 Rakor
533 400.3.3.7 Sosialisasi
534 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi
535 400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
536 400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
537 400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
538 400.3.5.2 Block Grant
539 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
540 400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan
541 400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)
542 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin
543 400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
544 400.3.6.1 Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
545 400.3.6.2 Block Grant
546 400.3.6.3 Lomba, festival
547 400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek
548 400.3.6.5 Pendataan
549 400.3.6.6 Kelembagaan
550 400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
551 400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan
552 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru
553 400.3.7.3 Sertifikasi Guru
554 400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
555 400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru
556 400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
557 400.3.7.7 Block Grant
558 400.3.8 Sekolah Menengah Atas
559 400.3.8.1 Kurikulum
560 400.3.8.2 Bahan Ajar
561 400.3.8.3 Pelatihan
562 400.3.8.4 Block grant
563 400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi
564 400.3.8.6 Lomba , Sayembara, festival
565 400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS)
566 400.3.8.8 Bantuan siswa miskin
567 400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
568 400.3.9.1 Bahan ajar
569 400.3.9.2 Petunjuk Teknis
570 400.3.9.3 Block grant
571 400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
572 400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival
573 400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran
574 400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran
575 400.3.9.8 Pendataan
576 400.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
577 400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
578 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
579 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
580 400.3.10.3 Setifikasi Guru
581 400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
582 400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
583 400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
584 400.3.10.7 Block grant
585 400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi
586 400.3.11 Penilaian Pendidikan
587 400.3.11.1 Penilaian Akademik
588 400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
589 400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
590 400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
591 400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
592 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
593 400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
594 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
595 400.3.13.2 Sarana Pendidikan
596 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi
597 400.4 KEOLAHRAGAAN
598 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
599 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
600 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
601 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
602 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
603 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
604 400.4.3.1 Olahraga Massal
605 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
606 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
607 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
608 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
609 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
610 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
611 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
612 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
613 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
614 400.4.5.2 Layanan Khusus
615 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
616 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
617 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
618 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
619 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
620 400.4.7.2 Kompetisi
621 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
622 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
623 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
624 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
625 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
626 400.4.9.1 Industri Olahraga
627 400.4.9.2 Promosi Olahraga
628 400.4.10 Olahraga Prestasi
629 400.4.10.1 Daerah
630 400.4.10.2 Nasional
631 400.4.10.3 Internasional
632 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
633 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
634 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
635 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga
636 400.5 KEPEMUDAAN
637 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
638 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
639 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
640 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
641 400.5.2.3 Pengembangan
642 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
643 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
644 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
645 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
646 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
647 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
648 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
649 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
650 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
651 400.5.5.1 Pengkajian
652 400.5.5.2 Pengembangan
653 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)
654 400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
655 400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
656 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
657 400.5.7 Kewirausahaan
658 400.5.7.1 Kelembagaan
659 400.5.7.2 Pengaderan
660 400.5.7.3 Perintisan
661 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
662 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
663 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
664 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
665 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
666 400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
667 400.5.9.1 Standardisasi
668 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
669 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
670 400.5.10.1 Kemitraan
671 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda
672 400.6 KEBUDAYAAN
673 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
674 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
675 400.6.2.1 Registrasi Nasional
676 400.6.2.2 Pelindungan
677 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
678 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
679 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
680 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
681 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
682 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
683 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
684 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
685 400.6.4.1 Sejarah
686 400.6.4.2 Pemetaan nilai
687 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
688 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
689 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
690 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
691 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
692 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
693 400.6.5.2 Kekayaan budaya
694 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
695 400.6.5.4 Diplomasi budaya
696 400.7 KESEHATAN
697 400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
698 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
699 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
700 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
701 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
702 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
703 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
704 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
705 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
706 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
707 400.7.2.9 Pembiayaan darah
708 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
709 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
710 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
711 400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
712 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
713 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
714 400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
715 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan ( KUK )
716 400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
717 400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
718 400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
719 400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan
720 400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
721 400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
722 400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
723 400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
724 400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik
725 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
726 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
727 400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
728 400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
729 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan
730 400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan
731 400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi
732 400.7.5.2 Patologi dan toksilogi
733 400.7.5.3 Radiologi
734 400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi
735 400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan
736 400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
737 400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
738 400.7.6 Kesehatan Jiwa
739 400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
740 400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
741 400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen
742 400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
743 400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
744 400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko
745 400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
746 400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa
747 400.7.7.2 Imunisasi
748 400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
749 400.7.7.4 Kesehatan matra
750 400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
751 400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis
752 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
753 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
754 400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
755 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
756 400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber binatang
757 400.7.9.1 Pengendalian malaria
758 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
759 400.7.9.3 Pengendalian zoonosis
760 400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan
761 400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
762 400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
763 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
764 400.7.10.3 Penyakit kanker
765 400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif
766 400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
767 400.7.11 Penyehatan lingkungan
768 400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
769 400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
770 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
771 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
772 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi
773 400.7.12 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
774 400.7.13 Gizi
775 400.7.13.1 Gizi makro
776 400.7.13.2 Gizi mikro
777 400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
778 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan
779 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi
780 400.7.14 Kesehatan ibu
781 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
782 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
783 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
784 400.7.14.4 Keluarga berencana
785 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi
786 400.7.15 Kesehatan anak
787 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
788 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
789 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
790 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
791 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
792 400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
793 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
794 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
795 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
796 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan
797 400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga
798 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
799 400.7.17.2 Kapasitas kerja
800 400.7.17.3 Lingkungan kerja
801 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
802 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
803 400.7.17.6 Kesehatan olahraga
804 400.7.18 Obat Publk dan perbekalan kesehatan
805 400.7.18.1 Harga obat publik
806 400.7.18.2 Pengadaan obat
807 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan
808 400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan
809 400.7.19.1 Alat kesehatan
810 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
811 400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
812 400.7.20 Kefarmasian
813 400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian
814 400.7.20.2 Farmasi klinis
815 400.7.20.3 Farmasi Komunitas
816 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional
817 400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian
818 400.7.21.1 Obat tradisional
819 400.7.21.2 Kosmetik dan makanan
820 400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
821 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat
822 400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
823 400.7.22.1 Surat keterangan
824 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan
825 400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan
826 400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
827 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan
828 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi
829 400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
830 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
831 400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
832 400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun
833 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
834 400.7.25 Intelegensia Kesehatan
835 400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
836 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
837 400.7.26 Kesehatan Haji
838 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
839 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
840 400.7.27 Promosi Kesehatan
841 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
842 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
843 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan
844 400.7.27.4 Hari kesehatan
845 400.7.28 Data dan Informasi
846 400.7.28.1 Statistik kesehatan
847 400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi
848 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
849 400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
850 400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
851 400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
852 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
853 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
854 400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
855 400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
856 400.7.30.2 Standardisasi produk pangan
857 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
858 400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
859 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya
860 400.7.31 Rekam Medis
861 400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN
862 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
863 400.8.2 Fasilitasi
864 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
865 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
866 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan
867 400.8.2.4 Kasus Keagamaan
868 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
869 400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
870 400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
871 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
872 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
873 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
874 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
875 400.9 SOSIAL
876 400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
877 400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
878 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
879 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
880 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
881 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
882 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
883 400.9.3 Rehabilitasi Sosial
884 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
885 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social
886 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
887 400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
888 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
889 400.9.4.2 Tuna susila dan korban traffking perempuan
890 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
891 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
892 400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
893 400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia
894 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
895 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
896 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
897 400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
898 400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
899 400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
900 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
901 400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
902 400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
903 400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
904 400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
905 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi
906 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
907 400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
908 400.9.10.4 Kerjasama
909 400.9.11 Jaminan Sosial
910 400.9.11.1 Seleksi dan vrifikasi
911 400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
912 400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
913 400.9.11.4 Kerjasama
914 400.9.12 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
915 400.9.12.1 Ketahanan keluarga
916 400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
917 400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
918 400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
919 400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
920 400.9.13 Pemberdayaan komunitas adat terpencil
921 400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan
922 400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia
923 400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi
924 400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
925 400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
926 400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
927 400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
928 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
929 400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
930 400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
931 400.9.14.5 Bantuan Langsung
932 400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan
933 400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
934 400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
935 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
936 400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
937 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan
938 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
939 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
940 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
941 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
942 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
943 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
944 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
945 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
946 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
947 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
948 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
949 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
950 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
951 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
952 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
953 400.10.4.1 Budaya Nusantara
954 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
955 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
956 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
957 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
958 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
959 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
960 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
961 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
962 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
963 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
964 400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
965 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
966 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
967 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
968 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
969 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
970 400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
971 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
972 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
973 400.11.2 Pertamanan
974 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
975 400.11.2.2 Taman Kota
976 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
977 400.11.3 Pemakaman
978 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
979 400.11.3.2 Pemakaman
980 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
981 400.11.4 Jalur Hijau
982 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
983 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
984 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
985 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
986 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
987 400.11.7 Pengelolaan Data
988 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan
989 400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
990 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
991 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
992 400.12.2.1 Identitas Penduduk
993 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
994 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
995 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
996 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
997 400.12.3 Pencatatan Sipil
998 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
999 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
1000 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
1001 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
1002 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
1003 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1004 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1005 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
1006 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
1007 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
1008 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
1009 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
1010 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
1011 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
1012 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
1013 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
1014 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
1015 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
1016 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
1017 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
1018 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
1019 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
1020 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
1021 400.13 KELUARGA BERENCANA
1022 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1023 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
1024 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
1025 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
1026 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
1027 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
1028 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
1029 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
1030 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
1031 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
1032 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
1033 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
1034 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
1035 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
1036 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
1037 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
1038 400.13.7 Pengembangan Sistem
1039 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
1040 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
1041 400.13.8 Pengembangan Materi
1042 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
1043 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
1044 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
1045 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
1046 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
1047 400.13.10 Analisis Sosial
1048 400.13.11 Analisis Ekonomi
1049 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
1050 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
1051 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
1052 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
1053 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
1054 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
1055 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
1056 400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
1057 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
1058 400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
1059 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
1060 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
1061 400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
1062 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
1063 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
1064 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
1065 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
1066 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
1067 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
1068 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
1069 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
1070 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
1071 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
1072 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
1073 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
1074 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
1075 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
1076 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
1077 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
1078 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
1079 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
1080 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
1081 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
1082 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
1083 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
1084 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
1085 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
1086 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
1087 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
1088 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
1089 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
1090 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
1091 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
1092 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
1093 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
1094 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
1095 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
1096 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
1097 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
1098 400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
1099 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
1100 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
1101 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
1102 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
1103 400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
1104 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
1105 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
1106 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
1107 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
1108 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
1109 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
1110 400.13.41 Advokasi dan pencitraan
1111 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
1112 400.13.42.1 Promosi
1113 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
1114 400.13.42.3 Produk media komunikasi
1115 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
1116 400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
1117 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
1118 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
1119 400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
1120 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
1121 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
1122 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
1123 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
1124 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
1125 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
1126 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
1127 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
1128 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
1129 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
1130 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
1131 400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
1132 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
1133 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
1134 400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
1135 400.13.51 Analisis dan evaluasi
1136 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
1137 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
1138 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
1139 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
1140 400.13.52.2 Pengelolaan bank data
1141 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
1142 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
1143 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
1144 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
1145 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
1146 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
1147 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT
1148 400.14.1 Keprotokolan
1149 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan ( upacara,pelantikan,peresmian,dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar )
1150 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
1151 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
1152 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
1153 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
1154 400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas,foto/ video/ rekaman suara/ multi media
1155 400.14.4 Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
1156 400.14.4.1 Kliping koran
1157 400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat
1158 400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan
1159 400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
1160 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
1161 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
1162 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
1163 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
1164 400.14.5.5 Forum Kehumasan
1165 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
1166 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
1167 400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
1168 400.14.8 Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
1169 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
1170 400.14.10 Pameran /sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
1171 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
1172 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
1173 500 PEREKONOMIAN
1174 500.1 KETAHANAN PANGAN
1175 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
1176 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
1177 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
1178 500.1.2.2 Akses Pangan
1179 500.1.2.3 Kerawanan Pangan
1180 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
1181 500.1.3.1 Distribusi Pangan
1182 500.1.3.2 Harga Pangan
1183 500.1.3.3 Cadangan Pangan
1184 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
1185 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
1186 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
1187 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
1188 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
1189 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
1190 500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan
1191 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
1192 500.1.7 Bimbingan Teknis
1193 500.1.8 Evaluasi
1194 500.2 PERDAGANGAN
1195 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1196 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
1197 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
1198 500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan
1199 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
1200 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
1201 500.2.2.5 Pelaku Pasar
1202 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
1203 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
1204 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
1205 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
1206 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
1207 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
1208 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
1209 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
1210 500.2.2.14 Informasi Pasar
1211 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
1212 500.2.2.16 Barang Strategis
1213 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
1214 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
1215 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
1216 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
1217 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
1218 500.2.3.4 Tata usaha
1219 500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi
1220 500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
1221 500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
1222 500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
1223 500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri
1224 500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan
1225 500.2.3.11 Jasa
1226 500.2.3.12 Kerjasama
1227 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
1228 500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
1229 500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran
1230 500.2.3.16 Pengawasan
1231 500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
1232 500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP
1233 500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
1234 500.2.4.1 Pengkajian pasar
1235 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
1236 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
1237 500.2.4.4 Pengkajian pasar
1238 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
1239 500.2.4.6 Sistem informasi
1240 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
1241 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
1242 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang
1243 500.2.5 Bimbingan Teknis
1244 500.2.6 Evaluasi
1245 500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1246 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1247 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
1248 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
1249 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
1250 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
1251 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
1252 500.3.3 Produksi
1253 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
1254 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
1255 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
1256 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
1257 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
1258 500.3.4 Pembiayaan
1259 500.3.4.1 Program Pendanaan
1260 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
1261 500.3.4.3 Urusan Permodalan
1262 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
1263 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
1264 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
1265 500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
1266 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
1267 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
1268 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
1269 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
1270 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
1271 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
1272 500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
1273 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
1274 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
1275 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
1276 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
1277 500.3.6.5 Advokasi
1278 500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
1279 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
1280 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
1281 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
1282 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
1283 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis
1284 500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
1285 500.3.8.1 Penelitian Koperasi
1286 500.3.8.2 Penelitian UKM
1287 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
1288 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
1289 500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
1290 500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
1291 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
1292 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
1293 500.3.11 Monitoring dan Evaluasi
1294 500.4 KEHUTANAN
1295 500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1296 500.4.2 Penyuluhan
1297 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
1298 500.4.2.2 Materi Penyuluhan
1299 500.4.2.3 Program Penyuluhan
1300 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
1301 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
1302 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
1303 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
1304 500.4.2.8 Deseminasi
1305 500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan
1306 500.4.3 Planologi Kehutanan
1307 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
1308 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
1309 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
1310 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
1311 500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
1312 500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
1313 500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
1314 500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
1315 500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
1316 500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
1317 500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
1318 500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
1319 500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
1320 500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
1321 500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
1322 500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
1323 500.4.4 Bina Usaha Kehutanan
1324 500.4.4.1 Data areal HPH /HTI/IUPHHK
1325 500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK
1326 500.4.4.3 Kerjasama
1327 500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan
1328 500.4.4.5 Perpanjangan
1329 500.4.4.6 Modal dan Peralatan
1330 500.4.4.7 Investasi Industri
1331 500.4.4.8 Peralatan
1332 500.4.4.9 Tenaga Kerja
1333 500.4.4.10 Pemegang Saham
1334 500.4.4.11 Neraca Perusahaan
1335 500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
1336 500.4.4.13 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
1337 500.4.4.14 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
1338 500.4.4.15 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
1339 500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban Kerja
1340 500.4.4.17 Produksi Kayu
1341 500.4.4.18 Produksi non kayu
1342 500.4.4.19 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
1343 500.4.4.20 Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
1344 500.4.4.21 Industri Non Kayu
1345 500.4.4.22 Hutan Tanaman Industri Pulp
1346 500.4.4.23 Hutan Tanaman Industri Pertukangan
1347 500.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi
1348 500.4.4.25 Pemblokiran
1349 500.4.4.26 Denda
1350 500.4.4.27 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
1351 500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
1352 500.4.4.29 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
1353 500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
1354 500.4.4.31 Pengembangan Investasi Usaha
1355 500.4.4.32 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
1356 500.4.4.33 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
1357 500.4.4.34 Produksi Hutan Alam
1358 500.4.4.35 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
1359 500.4.4.36 Pengembangan Hutan Tanaman Industri
1360 500.4.4.37 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
1361 500.4.4.38 Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
1362 500.4.4.39 Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
1363 500.4.4.40 Pembiayaan Hutan Tanaman
1364 500.4.4.41 Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
1365 500.4.4.42 Peredaran Hasil Hutan
1366 500.4.4.43 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
1367 500.4.4.44 Penertiban Peredaran Hasil Hutan
1368 500.4.4.45 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
1369 500.4.4.46 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
1370 500.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
1371 500.4.4.48 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
1372 500.4.4.49 Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
1373 500.4.5 Standardisasi dan Lingkungan
1374 500.4.5.1 Standardisasi
1375 500.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hutan
1376 500.4.5.3 Pengembangan
1377 500.4.5.4 Pemasaran Hasil Hutan
1378 500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan
1379 500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan
1380 500.4.5.7 Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
1381 500.4.5.8 Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
1382 500.4.5.9 Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
1383 500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan
1384 500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
1385 500.4.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
1386 500.4.6.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi
1387 500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
1388 500.4.6.3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
1389 500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati
1390 500.4.6.5 Kawasan Konservasi
1391 500.4.6.6 Pengamanan Hutan
1392 500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
1393 500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
1394 500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
1395 500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
1396 500.4.6.11 Bina Cinta Alam
1397 500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
1398 500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
1399 500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
1400 500.4.7.1 Pengelolaan Benih
1401 500.4.7.2 Kebun Benih
1402 500.4.7.3 Tegakan Benih
1403 500.4.7.4 Pengadaan Benih
1404 500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
1405 500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
1406 500.4.7.7 Pembibitan
1407 500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
1408 500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
1409 500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
1410 500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1411 500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
1412 500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
1413 500.4.7.14 Perhutanan Sosial
1414 500.4.7.15 Pengendalian Perladangan
1415 500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
1416 500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
1417 500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
1418 500.4.8.3 Diseminasi
1419 500.4.8.4 Gelar Teknologi
1420 500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
1421 500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
1422 500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1423 500.5.2 Perikanan Tangkap
1424 500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
1425 500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
1426 500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
1427 500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan
1428 500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
1429 500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
1430 500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
1431 500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
1432 500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
1433 500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
1434 500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
1435 500.5.2.12 Kelembgaan Usaha Penangkapan
1436 500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha
1437 500.5.2.14 Kenelayanan
1438 500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha
1439 500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
1440 500.5.3 Perikanan Budidaya
1441 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
1442 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
1443 500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
1444 500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
1445 500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan
1446 500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
1447 500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
1448 500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
1449 500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
1450 500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
1451 500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
1452 500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
1453 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
1454 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
1455 500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
1456 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya
1457 500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1458 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
1459 500.5.4.2 Pengembangan Produk
1460 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1461 500.5.4.4 Industri Pengolahan
1462 500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
1463 500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
1464 500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
1465 500.5.4.8 Pengembangan Industri
1466 500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
1467 500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
1468 500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
1469 500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
1470 500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
1471 500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
1472 500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
1473 500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
1474 500.5.4.17 Pengembangan Ekspor
1475 500.5.4.18 Pengembangan Impor
1476 500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
1477 500.5.4.20 Pelayanan Usaha
1478 500.5.4.21 Kemitraan Usaha
1479 500.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
1480 500.5.4.23 Investasi dan Permodalan
1481 500.5.4.24 Informasi dan Promosi
1482 500.5.5 Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
1483 500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
1484 500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
1485 500.5.5.3 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
1486 500.5.5.4 Informasi dan Evaluasi Spasial
1487 500.5.5.5 Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
1488 500.5.5.6 Konservasi Wawasan
1489 500.5.5.7 Konservasi Jenis Ikan
1490 500.5.5.8 Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
1491 500.5.5.9 Mitigasi Bencana Lingkungan
1492 500.5.5.10 Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
1493 500.5.5.11 Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
1494 500.5.5.12 Rehabilitasi dan Reklamasi
1495 500.5.5.13 Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
1496 500.5.5.14 Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
1497 500.5.5.15 Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
1498 500.5.5.16 Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
1499 500.5.5.17 Akses Permodalan
1500 500.5.5.18 Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1501 500.5.5.19 Sosial Budaya Masyarakat
1502 500.5.5.20 Pengembangan Usaha
1503 500.5.6 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
1504 500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
1505 500.5.6.2 Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
1506 500.5.6.3 Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
1507 500.5.6.4 Pengawasan Usaha Budidaya
1508 500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
1509 500.5.6.6 Pengawasan Pencemaran Perairan
1510 500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
1511 500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
1512 500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayah Barat
1513 500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur
1514 500.5.6.11 Perawatan Kapal Pengawas
1515 500.5.6.12 Pengawakan Kapal Pengawas
1516 500.5.6.13 Sistem Pemantauan
1517 500.5.6.14 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
1518 500.5.6.15 Pemantauan Sumber Daya Perikanan
1519 500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
1520 500.5.6.17 Penyidikan
1521 500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
1522 500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
1523 500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
1524 500.5.7 Karantina Ikan
1525 500.5.7.1 Pemeriksaan Ikan
1526 500.5.7.2 Penahanan
1527 500.5.7.3 Pengasingan
1528 500.5.7.4 Pengamatan
1529 500.5.7.5 Pengakuan
1530 500.5.7.6 Penolakan
1531 500.5.7.7 Pemusnahan
1532 500.5.7.8 Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
1533 500.5.7.9 Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
1534 500.5.7.10 Permohonan Sertifikat
1535 500.5.7.11 Pemasukan Formulir
1536 500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat
1537 500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
1538 500.5.7.14 Surat Perintah
1539 500.5.7.15 Rekomendasi
1540 500.5.7.16 Penutupan Suatu Area
1541 500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
1542 500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
1543 500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional
1544 500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara
1545 500.5.7.21 Lokasi Karantina
1546 500.6 PERTANIAN
1547 500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1548 500.6.2 Perlindungan hortikultura
1549 500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
1550 500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
1551 500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
1552 500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
1553 500.6.3 Perbenihan Hortikultura
1554 500.6.3.1 Penilaian Varietas
1555 500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
1556 500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura
1557 500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
1558 500.6.4.1 Basis Data Lahan
1559 500.6.4.2 Pengendalian Lahan
1560 500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
1561 500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
1562 500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
1563 500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi
1564 500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air
1565 500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
1566 500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
1567 500.6.5.4 Kelembagaan
1568 500.6.6 Pembiayaan Pertanian
1569 500.6.6.1 Pembiayaan Program
1570 500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
1571 500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis
1572 500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
1573 500.6.7 Pupuk Pestisida
1574 500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
1575 500.6.7.2 Pupuk Anorganik
1576 500.6.7.3 Pestisida
1577 500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida
1578 500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian
1579 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
1580 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
1581 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
1582 500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan
1583 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
1584 500.6.9.2 Produksi Benih Serealia
1585 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
1586 500.6.9.4 Kelembagaan Benih
1587 500.6.10 Budidaya Serealia
1588 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa
1589 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
1590 500.6.10.3 Jagung
1591 500.6.10.4 Serealia Lain
1592 500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
1593 500.6.11.1 Kedelai
1594 500.6.11.2 Ubi Kayu
1595 500.6.11.3 Aneka Kacang
1596 500.6.11.4 Aneka Umbi
1597 500.6.12 Tanaman Pangan
1598 500.6.12.1 Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
1599 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim
1600 500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
1601 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
1602 500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan
1603 500.6.13.1 Padi
1604 500.6.13.2 Jagung dan Serealia alin
1605 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang
1606 500.6.13.4 Aneka Umbi
1607 500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
1608 500.6.14.1 Tanaman Pangan
1609 500.6.14.2 Holtikurtura
1610 500.6.14.3 Perkebunan
1611 500.6.14.4 Peternakan
1612 500.6.15 Mutu dan Standariasi
1613 500.6.15.1 Standardisasi
1614 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
1615 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
1616 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi
1617 500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
1618 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
1619 500.6.16.2 Investasi
1620 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
1621 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
1622 500.6.17 Pemasaran Domestik
1623 500.6.17.1 Informasi Pasar
1624 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
1625 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
1626 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran
1627 500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, Antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
1628 500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
1629 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan
1630 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
1631 500.6.20 Diseminasi
1632 500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
1633 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
1634 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
1635 500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
1636 500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
1637 500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
1638 500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
1639 500.6.26 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
1640 500.6.26.1 Hak Cipta
1641 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
1642 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
1643 500.6.26.4 Hak Merek
1644 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
1645 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
1646 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
1647 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
1648 500.6.27.1 Sarana I ( bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian )
1649 500.6.27.2 Sarana II ( bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan )
1650 500.6.27.3 Sarana III ( bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak )
1651 500.6.28 Pelayanan Hukum
1652 500.6.28.1 Sertifikasi
1653 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
1654 500.6.29 Karantina Pertanian
1655 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
1656 500.6.29.2 Karantina Hewan
1657 500.6.30 Bimbingan Teknis
1658 500.6.31 Evaluasi
1659 500.7 PETERNAKAN
1660 500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1661 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
1662 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
1663 500.7.2.2 Pakan Ternak
1664 500.7.2.3 Budidaya Ternak
1665 500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
1666 500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
1667 500.7.3 Bimbingn Teknis
1668 500.7.4 Evaluasi
1669 500.8 PERKEBUNAN
1670 500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1671 500.8.2 Tanaman Semusim
1672 500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
1673 500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim
1674 500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
1675 500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim
1676 500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar
1677 500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
1678 500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
1679 500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
1680 500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
1681 500.8.4 Tanaman Tahunan
1682 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
1683 500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
1684 500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
1685 500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
1686 500.8.5 Perlindungan Perkebunan
1687 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
1688 500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
1689 500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
1690 500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
1691 500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
1692 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
1693 500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
1694 500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
1695 500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
1696 500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
1697 500.8.8 Evaluasi Perkebunan
1698 500.9 PERINDUSTRIAN
1699 500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1700 500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
1701 500.9.2.1 Industri Manufaktur
1702 500.9.2.2 Industri Agro
1703 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1704 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
1705 500.9.3 Promosi Industri
1706 500.9.3.1 Industri Manufaktur
1707 500.9.3.2 Promosi Industri Agro
1708 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1709 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
1710 500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
1711 500.9.4.1 Industri Manufaktur
1712 500.9.4.2 Industri Agro
1713 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1714 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah
1715 500.9.5 Hak dan Kekayaan Intelektual
1716 500.9.5.1 Industri Manufaktur
1717 500.9.5.2 Industri Agro
1718 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1719 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah
1720 500.9.6 Industri Hijau
1721 500.9.6.1 Industri Manufaktur
1722 500.9.6.2 Industri Agro
1723 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1724 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah
1725 500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
1726 500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
1727 500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
1728 500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
1729 500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
1730 500.9.12 Standarisasi
1731 500.9.12.1 Standar
1732 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
1733 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
1734 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
1735 500.9.13.1 Kebijakan Industri
1736 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
1737 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
1738 500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
1739 500.9.14.1 Industri Hijau
1740 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
1741 500.9.14.3 Energi
1742 500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
1743 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
1744 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
1745 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
1746 500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
1747 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1748 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1749 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
1750 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
1751 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
1752 500.10.2.3 Pertambangan
1753 500.10.2.4 Panas Bumi
1754 500.10.2.5 Geosains
1755 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
1756 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
1757 500.10.3 Penelitian Kegeologian
1758 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
1759 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
1760 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
1761 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
1762 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
1763 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
1764 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
1765 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
1766 500.10.3.9 Survei Geologi
1767 500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
1768 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
1769 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
1770 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
1771 500.10.4.4 Survei Geologi
1772 500.10.4.5 Konservasi
1773 500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
1774 500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran
1775 500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
1776 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
1777 500.10.5.4 Survei Geologi
1778 500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
1779 500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
1780 500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
1781 500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
1782 500.10.6.4 Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
1783 500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
1784 500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
1785 500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
1786 500.10.6.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
1787 500.10.7 Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
1788 500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
1789 500.10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
1790 500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
1791 500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
1792 500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS
1793 500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas
1794 500.10.7.7 Partisipasi Interest
1795 500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan
1796 500.10.8 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
1797 500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
1798 500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
1799 500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
1800 500.10.9 Teknik dan Lingkungan
1801 500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
1802 500.10.9.2 Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
1803 500.10.9.3 Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
1804 500.10.9.4 Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
1805 500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
1806 500.10.9.6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
1807 500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
1808 500.10.9.8 Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
1809 500.10.9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
1810 500.10.9.10 Usaha penunjang
1811 500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
1812 500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
1813 500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
1814 500.10.10.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
1815 500.10.10.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
1816 500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
1817 500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
1818 500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
1819 500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
1820 500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
1821 500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
1822 500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi
1823 500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT
1824 500.10.12 Panas Bumi
1825 500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
1826 500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
1827 500.10.12.3 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
1828 500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak
1829 500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
1830 500.10.12.6 Izin Tangki Bahan Bakar Cair
1831 500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
1832 500.10.12.8 Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
1833 500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
1834 500.10.12.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
1835 500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha panas bumi
1836 500.10.12.12 Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1837 500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
1838 500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
1839 500.10.12.15 Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
1840 500.10.12.16 Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
1841 500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
1842 500.10.13 Bioenergi
1843 500.10.13.1 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
1844 500.10.13.2 Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
1845 500.10.13.3 Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
1846 500.10.13.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
1847 500.10.13.5 Evaluasi/Revisi HIP BBN
1848 500.10.13.6 Database Pengusahaan Bioenergi
1849 500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
1850 500.10.13.8 Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
1851 500.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
1852 500.10.14 Aneka Energi
1853 500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
1854 500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
1855 500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
1856 500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
1857 500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
1858 500.10.15 Konservasi Energi
1859 500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
1860 500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
1861 500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
1862 500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
1863 500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
1864 500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
1865 500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
1866 500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
1867 500.10.15.9 Invesment Grade Audit (IGA)
1868 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
1869 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
1870 500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
1871 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
1872 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
1873 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja
1874 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik
1875 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
1876 500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
1877 500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan
1878 500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistikan
1879 500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
1880 500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik
1881 500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik
1882 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
1883 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
1884 500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
1885 500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
1886 500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
1887 500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
1888 500.10.20 Sertifikasi
1889 500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
1890 500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
1891 500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
1892 500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
1893 500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi
1894 500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan
1895 500.10.22 Standarisasi Kompetensi
1896 500.10.23 Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
1897 500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
1898 500.10.23.2 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
1899 500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
1900 500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
1901 500.10.24 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
1902 500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
1903 500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
1904 500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
1905 500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
1906 500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan
1907 500.10.25 Bina Program Mineral dan Batubara
1908 500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
1909 500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara
1910 500.10.25.3 Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
1911 500.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan Batubara
1912 500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara
1913 500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
1914 500.10.25.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
1915 500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
1916 500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
1917 500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
1918 500.10.26.1 Ketenagakerjaan
1919 500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
1920 500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
1921 500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
1922 500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
1923 500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
1924 500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral
1925 500.10.26.8 Kontrak Karya (KK)
1926 500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
1927 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
1928 500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
1929 500.10.26.12 Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
1930 500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
1931 500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
1932 500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral
1933 500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral
1934 500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
1935 500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara
1936 500.10.27.1 Ketenagakerjaan
1937 500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
1938 500.10.27.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
1939 500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
1940 500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
1941 500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
1942 500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
1943 500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
1944 500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
1945 500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
1946 500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
1947 500.10.27.12 Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
1948 500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
1949 500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
1950 500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara
1951 500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara
1952 500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
1953 500.10.28 Penerimaan Negara
1954 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
1955 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1956 500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
1957 500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
1958 500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
1959 500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi
1960 500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
1961 500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1962 500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
1963 500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
1964 500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
1965 500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia
1966 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
1967 500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi
1968 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
1969 500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan
1970 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara
1971 500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
1972 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
1973 500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
1974 500.10.29.17 Pengawasan Teknis
1975 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
1976 500.10.29.19 Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
1977 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
1978 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan
1979 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi
1980 500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi
1981 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
1982 500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
1983 500.10.30.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
1984 500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
1985 500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
1986 500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
1987 500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
1988 500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
1989 500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK
1990 500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
1991 500.10.31 Sarana Litbang
1992 500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan
1993 500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
1994 500.10.32 Afiliasi
1995 500.10.32.1 Proyek Percontohan
1996 500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
1997 500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
1998 500.10.32.4 Penyajian Informasi
1999 500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
2000 500.10.33.1 Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
2001 500.10.33.2 Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
2002 500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
2003 500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
2004 500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
2005 500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi
2006 500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi
2007 500.10.34.3 Laboratorium
2008 500.10.34.4 Study
2009 500.10.34.5 Teknologi Proses
2010 500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk
2011 500.10.34.7 Teknologi Gas
2012 500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara
2013 500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
2014 500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
2015 500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara
2016 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
2017 500.10.36.1 Energi baru terbarukan
2018 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
2019 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
2020 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
2021 500.11 PERHUBUNGAN
2022 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2023 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
2024 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
2025 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
2026 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
2027 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
2028 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
2029 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
2030 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
2031 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
2032 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
2033 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
2034 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
2035 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
2036 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
2037 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
2038 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
2039 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
2040 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
2041 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
2042 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
2043 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
2044 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
2045 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
2046 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2047 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
2048 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
2049 500.11.7 Perlengkapan Jalan
2050 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
2051 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
2052 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
2053 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
2054 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
2055 500.11.8 Angkutan Penumpang
2056 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
2057 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
2058 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
2059 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
2060 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
2061 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
2062 500.11.8.7 Angkutan perintis
2063 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum
2064 500.11.9 Angkutan Barang
2065 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
2066 500.11.9.2 Tarif angkutan barang
2067 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
2068 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
2069 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
2070 500.11.10 Monitoring Operasional
2071 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2072 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
2073 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda
2074 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2075 500.11.11.1 Pedoman Teknis
2076 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2077 500.11.11.3 Bimtek PPNS
2078 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2079 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
2080 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
2081 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
2082 500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
2083 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
2084 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
2085 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2086 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2087 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
2088 500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan
2089 500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
2090 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
2091 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
2092 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
2093 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
2094 500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
2095 500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
2096 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
2097 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
2098 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
2099 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
2100 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
2101 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
2102 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
2103 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
2104 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
2105 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
2106 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
2107 500.11.21 Tarif dan Keperintisan
2108 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
2109 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
2110 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
2111 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
2112 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
2113 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
2114 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
2115 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
2116 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
2117 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
2118 500.11.24 Angkutan Perkotaan
2119 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
2120 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
2121 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
2122 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
2123 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
2124 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
2125 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
2126 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
2127 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
2128 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
2129 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
2130 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
2131 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
2132 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan
2133 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
2134 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
2135 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian
2136 500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
2137 500.11.28 Pengembangan Keselamatan
2138 500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
2139 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan
2140 500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
2141 500.11.29.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
2142 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
2143 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum
2144 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
2145 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
2146 500.11.31 Audit Keselamatan
2147 500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
2148 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
2149 500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
2150 500.11.32 Inspeksi Keselamatan
2151 500.11.32.1 Pedoman keselamatan
2152 500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
2153 500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
2154 500.11.33 Parkir
2155 500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
2156 500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta
2157 500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah
2158 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2159 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2160 500.12.2 Telekomunikasi
2161 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
2162 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
2163 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
2164 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
2165 500.12.3 Penyiaran
2166 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
2167 500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
2168 500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
2169 500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
2170 500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
2171 500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran
2172 500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal
2173 500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur
2174 500.12.5 Pengendalian Informatika
2175 500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
2176 500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
2177 500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
2178 500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban
2179 500.12.6 e- Government
2180 500.12.6.1 Tata Kelola e-Government
2181 500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government
2182 500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
2183 500.12.6.4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan
2184 500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik
2185 500.12.7 e- Business
2186 500.12.7.1 Tata Kelola e-Business
2187 500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business
2188 500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
2189 500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Busniness
2190 500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
2191 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
2192 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
2193 500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
2194 500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
2195 500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna
2196 500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak
2197 500.12.9.4 Industri Konten Multimedia
2198 500.12.10 Keamanan Informasi
2199 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
2200 500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi
2201 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
2202 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan
2203 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi
2204 500.12.11 Komunikasi Publik
2205 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
2206 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik
2207 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik
2208 500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
2209 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
2210 500.12.12.2 Informasi Perekonomian
2211 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
2212 500.12.13 Pengelolaan Media Publik
2213 500.12.13.1 Media Cetak
2214 500.12.13.2 Media Online
2215 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
2216 500.12.14 Kemitraan Komunikasi
2217 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
2218 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
2219 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
2220 500.12.15 Infrastruktur Informatika
2221 500.12.15.1 Jaringan
2222 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
2223 500.12.15.3 Keamanan Informatika
2224 500.12.16 Sistem dan Data
2225 500.12.16.1 Portal dan Konten
2226 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
2227 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
2228 500.12.17 Pusat Kerjasama
2229 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
2230 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
2231 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
2232 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
2233 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
2234 500.12.18.3 Bimbingan Teknis
2235 500.12.19 Evaluasi
2236 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2237 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2238 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
2239 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
2240 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
2241 500.13.2.3 Industri Pariwisata
2242 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
2243 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
2244 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
2245 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
2246 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
2247 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
2248 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
2249 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
2250 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
2251 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
2252 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
2253 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK
2254 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
2255 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
2256 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi
2257 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2258 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
2259 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
2260 500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
2261 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
2262 500.14 STATISTIK
2263 500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2264 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
2265 500.14.2.1 Perencanaan
2266 500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
2267 500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan
2268 500.14.2.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
2269 500.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
2270 500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus
2271 500.14.3 Survei
2272 500.14.3.1 Perencanaan
2273 500.14.3.2 Persiapan
2274 500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
2275 500.14.3.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner ), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
2276 500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
2277 500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei
2278 500.14.4 KonsolidasiI Data Statistik
2279 500.14.4.1 Kompilasi Data
2280 500.14.4.2 Analisis data
2281 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi
2282 500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
2283 500.15 KETENAGAKERJAAN
2284 500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2285 500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
2286 500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
2287 500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
2288 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
2289 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
2290 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
2291 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
2292 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
2293 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
2294 500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
2295 500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
2296 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
2297 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
2298 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
2299 500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
2300 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
2301 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
2302 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
2303 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
2304 500.15.6 Bina Pemagangan
2305 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
2306 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
2307 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
2308 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan
2309 500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
2310 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
2311 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
2312 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
2313 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan
2314 500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
2315 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
2316 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
2317 500.15.8.3 Bursa Kerja
2318 500.15.8.4 Analisis Jabatan
2319 500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
2320 500.15.9.1 Antar Kerja
2321 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
2322 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
2323 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
2324 500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
2325 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
2326 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
2327 500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
2328 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
2329 500.15.11 Standardisasi Profesi
2330 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
2331 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi
2332 500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
2333 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
2334 500.15.12.2 Perjanjian Kerja
2335 500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
2336 500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
2337 500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
2338 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
2339 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
2340 500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial
2341 500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2342 500.15.14.1 Pengupahan
2343 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
2344 500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
2345 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
2346 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2347 500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2348 500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2349 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
2350 500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
2351 500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
2352 500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
2353 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
2354 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
2355 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
2356 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
2357 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2358 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
2359 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
2360 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
2361 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
2362 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
2363 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan
2364 500.15.20 Bina Penegakan Hukum
2365 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
2366 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
2367 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2368 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
2369 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2370 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
2371 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
2372 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
2373 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
2374 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
2375 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
2376 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
2377 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
2378 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
2379 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
2380 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
2381 500.16 PENANAMAN MODAL
2382 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2383 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
2384 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
2385 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
2386 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
2387 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
2388 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2389 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
2390 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
2391 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
2392 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
2393 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
2394 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
2395 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
2396 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
2397 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
2398 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
2399 500.16.4.4 Promosi Sektoral
2400 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
2401 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
2402 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
2403 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
2404 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
2405 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
2406 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2407 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
2408 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
2409 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
2410 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
2411 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
2412 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
2413 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
2414 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
2415 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
2416 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
2417 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
2418 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas
2419 500.17 PERTANAHAN
2420 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2421 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
2422 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
2423 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
2424 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
2425 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
2426 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
2427 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
2428 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
2429 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
2430 500.17.4 Sengketa Tanah
2431 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
2432 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian
2433 500.18 TRANSMIGRASI
2434 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2435 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
2436 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
2437 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
2438 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
2439 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
2440 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
2441 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
2442 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
2443 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
2444 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
2445 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
2446 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
2447 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
2448 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
2449 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
2450 500.18.5 Partisipasi Masyarakat
2451 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
2452 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
2453 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
2454 500.18.5.4 Pelayanan Investasi
2455 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
2456 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
2457 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
2458 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
2459 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
2460 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
2461 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
2462 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
2463 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
2464 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
2465 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
2466 500.18.8 Pengembangan Usaha
2467 500.18.8.1 Kewirausahaan
2468 500.18.8.2 Produksi
2469 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
2470 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
2471 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
2472 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
2473 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
2474 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
2475 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
2476 500.18.10 Penyerasian Lingkungan
2477 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
2478 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
2479 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
2480 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
2481 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
2482 600.1 PEKERJAAN UMUM
2483 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2484 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
2485 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
2486 600.1.2.2 Kelembagaan
2487 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
2488 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
2489 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
2490 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
2491 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
2492 600.1.3.2 Manajemen Mutu
2493 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
2494 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
2495 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
2496 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
2497 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
2498 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
2499 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
2500 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
2501 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
2502 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
2503 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
2504 600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
2505 600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
2506 600.1.6 Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)
2507 600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
2508 600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
2509 600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
2510 600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
2511 600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2512 600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
2513 600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
2514 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
2515 600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
2516 600.1.8 Pembangunan Jalan
2517 600.1.8.1 Standar dan Pedoman
2518 600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
2519 600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
2520 600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
2521 600.1.9 Preservasi Jalan
2522 600.1.9.1 Standar dan Pedoman
2523 600.1.9.2 Perencanaan Teknis
2524 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
2525 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan
2526 600.1.10 Pengelolaan Jembatan
2527 600.1.10.1 Standar dan Pedoman
2528 600.1.10.2 Perencanaan Teknis
2529 600.1.10.3 Teknik Jembatan
2530 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
2531 600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
2532 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
2533 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
2534 600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
2535 600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
2536 600.1.12.1 Persiapan pengusahaan jalan tol
2537 600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
2538 600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
2539 600.1.12.4 Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
2540 600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
2541 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
2542 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
2543 600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
2544 600.1.14.1 Perencanaan Teknis
2545 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
2546 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan
2547 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
2548 600.1.14.5 Kelembagaan
2549 600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
2550 600.1.15.1 Perencanaan Teknis
2551 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung
2552 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
2553 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
2554 600.1.15.5 Kelembagaan
2555 600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2556 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
2557 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
2558 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
2559 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
2560 600.1.16.5 Kelembagaan
2561 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
2562 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
2563 600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
2564 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
2565 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
2566 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
2567 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
2568 600.1.17.5 Kelembagaan
2569 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
2570 600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi
2571 600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2572 600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2573 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
2574 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
2575 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
2576 600.2.2.3 Kemitraan
2577 600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
2578 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
2579 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
2580 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan
2581 600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
2582 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
2583 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
2584 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
2585 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
2586 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
2587 600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
2588 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
2589 600.2.5.2 Analisa Teknik
2590 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
2591 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan
2592 600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
2593 600.2.6.1 Perencanaan Teknik
2594 600.2.6.2 Penyediaan
2595 600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
2596 600.2.6.4 Pengelolaan
2597 600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
2598 600.2.7.1 Perencanaan Teknik
2599 600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
2600 600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi
2601 600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
2602 600.2.7.5 Perencanaan Teknik
2603 600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
2604 600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan
2605 600.2.8 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
2606 600.2.8.1 Perencanaan Teknik
2607 600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum
2608 600.2.8.3 Fasilitasi Hunian Berimbang
2609 600.2.8.4 Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
2610 600.2.9 Investasi Infrastruktur
2611 600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
2612 600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
2613 600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
2614 600.2.9.4 Pasar Infrastruktur
2615 600.2.10 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
2616 600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan
2617 600.2.10.2 Kontrak Konstruksi
2618 600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan
2619 600.2.10.4 Manajemen Mutu
2620 600.2.11 Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
2621 600.2.11.1 Kelembagaan
2622 600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi
2623 600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
2624 600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi
2625 600.2.12 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
2626 600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi
2627 600.2.12.2 Penerapan Kompetensi
2628 600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
2629 600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas
2630 600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
2631 600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama
2632 600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
2633 600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
2634 600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
2635 600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
2636 600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
2637 600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
2638 600.2.15.2 Pengembangan Materi
2639 600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
2640 600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
2641 600.2.16.1 Antar Sektor
2642 600.2.16.2 Antar Wilayah
2643 600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
2644 600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
2645 600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
2646 600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
2647 600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
2648 600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
2649 600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
2650 600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
2651 600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
2652 600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi
2653 600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
2654 600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
2655 600.3.2 Perencanaan
2656 600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
2657 600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
2658 600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
2659 600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
2660 600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
2661 600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
2662 600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
2663 600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
2664 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
2665 600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
2666 600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
2667 600.3.4 Pemetaan
2668 600.3.4.1 Peta Dasar
2669 600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
2670 600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
2671 600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara
2672 600.4 LINGKUNGAN HIDUP
2673 600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2674 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2675 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
2676 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
2677 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
2678 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
2679 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup
2680 600.4.4 Ekonomi Lingkungan
2681 600.4.5 Dampak Lingkungan
2682 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
2683 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
2684 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
2685 600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
2686 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
2687 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
2688 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
2689 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak
2690 600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
2691 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa
2692 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
2693 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
2694 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak
2695 600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
2696 600.4.8.1 Pengembangan
2697 600.4.8.2 Pemanfaatan
2698 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
2699 600.4.8.4 Keamanan Hayati
2700 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan
2701 600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
2702 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem
2703 600.4.9.2 Rawa
2704 600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
2705 600.4.10.1 Perangkat mitigasi
2706 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
2707 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
2708 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
2709 600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim
2710 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain : Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
2711 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
2712 600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
2713 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
2714 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
2715 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
2716 600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
2717 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
2718 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
2719 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
2720 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
2721 600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
2722 600.4.14.1 Pemantauan
2723 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
2724 600.4.15 Pengelolaan Sampah
2725 600.4.15.1 Pembatasan sampah
2726 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
2727 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
2728 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
2729 600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
2730 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
2731 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan
2732 600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
2733 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
2734 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
2735 600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan
2736 600.4.18.1 Penyidikan
2737 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
2738 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
2739 600.4.19 Komunikasi Lingkungan
2740 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
2741 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
2742 600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
2743 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
2744 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
2745 600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
2746 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
2747 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
2748 600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
2749 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
2750 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
2751 600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
2752 600.4.23.1 Pengelolaan Data
2753 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
2754 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
2755 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
2756 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
2757 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
2758 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
2759 600.4.25 Standarisasi dan teknologi
2760 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
2761 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
2762 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
2763 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
2764 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
2765 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian
2766 700 PENGAWASAN
2767 700.1 PENGAWASAN INTERNAL
2768 700.1.1 Rencana Pengawasan
2769 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
2770 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
2771 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
2772 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
2773 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
2774 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
2775 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
2776 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
2777 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
2778 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
2779 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
2780 700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
2781 700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
2782 700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
2783 700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)
2784 800 KEPEGAWAIAN
2785 800.1 SUMBER DAYA MANUSIA
2786 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
2787 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain : Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
2788 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain : Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
2789 800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
2790 800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain : Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
2791 800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
2792 800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain : Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
2793 800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain : Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
2794 800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
2795 800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
2796 800.1.2.5 Pengangkatan ASN
2797 800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
2798 800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
2799 800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
2800 800.1.3 Mutasi Pegawai
2801 800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
2802 800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
2803 800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
2804 800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
2805 800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja
2806 800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
2807 800.1.4 Pengembangan Karir
2808 800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
2809 800.1.4.2 Penyesuaian ijazah
2810 800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier
2811 800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
2812 800.1.4.5 Angka Kredit Antara lain : Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
2813 800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara
2814 800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
2815 800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
2816 800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
2817 800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
2818 800.1.6.1 Kode Etik Pegawai
2819 800.1.6.2 Disiplin
2820 800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat
2821 800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
2822 800.1.6.5 Pemberhentian Sementara
2823 800.1.6.6 Pensiun ASN Antara lain : Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
2824 800.1.7 Bantuan Hukum
2825 800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai
2826 800.1.8.1 Status Kepegawaian
2827 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian
2828 800.1.8.3 Keberatan Pegawai
2829 800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
2830 800.1.9 Sistem Informasi Kepegawaian
2831 800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
2832 800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
2833 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
2834 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
2835 800.1.10 Pengawasan dan pengendalian
2836 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
2837 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
2838 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
2839 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
2840 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
2841 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
2842 800.1.11 Administrasi Pegawai
2843 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
2844 800.1.11.2 Cuti Sakit
2845 800.1.11.3 Cuti Bersalin
2846 800.1.11.4 Cuti Tahunan
2847 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting
2848 800.1.11.6 Cuti Besar
2849 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara
2850 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu
2851 800.1.11.9 Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
2852 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
2853 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
2854 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
2855 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
2856 800.1.12 Kesejahteraan Pegawai
2857 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
2858 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS
2859 800.1.12.3 Tabungan Perumahan
2860 800.1.12.4 Bantuan Sosial
2861 800.1.12.5 Pakaian Dinas
2862 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
2863 800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
2864 800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
2865 800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi
2866 800.1.12.10 Rekam Medis
2867 800.1.13 Administrasi Perseorangan
2868 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2869 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
2870 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
2871 800.1.13.4 Sekretaris Daerah
2872 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
2873 800.1.14 Penilaian Kompetensi
2874 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
2875 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi
2876 800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2877 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2878 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
2879 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
2880 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
2881 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
2882 800.2.2.4 Modul-modul diklat
2883 800.2.2.5 Panduan fasilitator
2884 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
2885 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
2886 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
2887 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
2888 800.2.3 Widyaiswara
2889 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
2890 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
2891 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
2892 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
2893 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
2894 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
2895 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
2896 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
2897 800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
2898 800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
2899 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
2900 800.2.4.5 Sistem informasi diklat
2901 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
2902 800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
2903 800.2.5 Alumni
2904 900 KEUANGAN
2905 900.1 KEUANGAN DAERAH
2906 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)
2907 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
2908 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
2909 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
2910 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
2911 900.1.2 Penyusunan Anggaran
2912 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
2913 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
2914 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
2915 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2916 900.1.3 Pelaksanaan Anggaran
2917 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
2918 900.1.3.2 Pendapatan
2919 900.1.3.3 Belanja
2920 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah
2921 900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan
2922 900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
2923 900.1.3.7 Daftar Gaji
2924 900.1.3.8 Kartu Gaji
2925 900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
2926 900.1.3.10 Laporan Keuangan
2927 900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri
2928 900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
2929 900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
2930 900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
2931 900.1.4.4 Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
2932 900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
2933 900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
2934 900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
2935 900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
2936 900.1.4.9 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
2937 900.1.4.10 Staff Appraisal Report